Pada
September 2000, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millennium Perserikatan
Bangsa – Bangsa (PBB) sebanyak 189 Negara sepakat untuk mengadopsi Deklarasi
Milenium yang kemudian dijabarkan dalam kerangka praktis. Tujuan Pembangunan
Millennium (Millennium Development Goals/MDGs). MDGs yang menempatkan
pembangunan manusia sebagai fokus, memiliki tenggat waktu (2015) dan indikator
kemajuan yang terukur.
Tujuan
Pembangunan Milenium (Millennium
Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi
Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000,
berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah
tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini
merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam
Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani
oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Milenium di New York pada
bulan September 2000 tersebut. [1] Pemerintah Indonesia turut
menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani
Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan
komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium
ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan
pengentasan kemiskinan. [2] Penandatanganan deklarasi
ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari
separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk
menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua
tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi
hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun
2015.
Deklarasi Millennium PBB yang
ditandatangani pada September 2000 menyetujui agar semua negara:
1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
-
Pendapatan
populasi dunia sehari $10000.
- Menurunkan angka kemiskinan.
- Menurunkan hingga
setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%
- Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita
kelaparan hingga setengahnya.
Situasi Saat Ini.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk
mencapai Target pertama MDGs. Pada tahun 1990, 15,1% penduduk Indonesia berada
dalam kemiskinan ekstrim. Jumlahnya saat itu mencapai 27 juta orang. Saat ini
proporsinya sekitar 7,5% atau hampir 17 juta orang. Pada tingkat nasional,
dengan usaha yang lebih keras, Indonesia akan dapat mengurangi kemiskinan dan
kelaparan hingga setengahnya pada 2015. Meskipun begitu, masih terdapat
perbedaan yang cukup besar antara daerah kaya dan miskin. Banyak daerah miskin
di perdesaan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memerlukan kerja lebih
keras untuk mencapai target mengurangi kemiskinan dan kelaparan.
Tindak Lanjut
Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun
2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh
pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di
Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air
bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga
membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan
membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. Tingkat pendapatan
masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan
kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat
pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan.
Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran
dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan
swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan
kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat
kebijakan.
- Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera.
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua
·
Setiap penduduk dunia mendapatkan
pendidikan dasar.
Pada 2015, semua anak Indonesia, baik
laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar
Situasi Saat Ini
Target MDG kedua adalah mencapai
pendidikan dasar untuk semua pada 2015. Ini artinya bahwa semua anak Indonesia,
baik laki-laki maupun perempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi target ini dengan mencanangkan
Program Wajib Belajar 9 tahun. Kebijakan ini terbukti telah meningkatkan akses
untuk pendidikan SD. Akan tetapi, masih banyak anak usia sekolah di pelosok
negeri yang belum dapat menyelesaikan SD-nya. Bahkan di perdesaan, tingkat
putus sekolah dapat mencapai 8,5%. Kualitas pendidikan di Indonesia selama ini
masih perlu ditingkatkan dan manajemen pendidikan juga kurang baik.
Tindak Lanjut
Apabila target kedua ini ingin dicapai,
seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan
daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta
dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan
program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus
terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada
seluruh anak usia sekolah , terutama mereka yang berada di daerah miskin dan
daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan
kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh
lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke
tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Sistem manajemen sumberdaya pendidikan
juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian
dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif.
Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun
adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat,
sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku
kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung
tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu
diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat
untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.
3. Mendorong kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan
·
Target 2005 dan 2015: Mengurangi
perbedaan dan diskriminasi
gender dalam pendidikan dasar dan
menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015.
Menghilangkan ketimpangan gender di
tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia
Situasi Saat Ini
Indonesia telah mencapai banyak kemajuan
dalam mengatasi persoalan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Program
Wajib belajar 9 tahun telah membawa dampak positif dalam pengurangan kesenjagan
dalam dunia pendidikan. Rasio antara partisipasi murid laki-laki dan perempuan,
baik partisipasi bersih amupun kotor, sudah hampir mencapai 100% di seluruh tingkat
pendidikan. Akan tetapi, keberhasilan ini masi perlu ditingkatkan, terutama
untuk kelompok usia yang lebih tua. Masih terdapat cukup banyak kesenjangan dan
anggapan yang salah dalam konteks peranan dan gender di masyarakat. Persepsi
yang salah ini hampir terjadi di semua aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan
(kesempatan dan kesetaraan imbalan) hingga keterwakilan di bidang politik.
Proporsi perempuan dalam pekerjaan
non-pertanian relative stagnan, begitu pula debngan keterwakilan perempuan di
parlemen, yang masing-masing masih berkisar pada 33% dan 11%.
Tindak Lanjut
Pemerintah Indonesia saat ini tengah
melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujaun ketiga MDG. Selain
program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan
kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan
imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai
tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek
politik.
Meskipun Pasal 27 UUD 45 menjamin
kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan,
cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan
memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup
implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai
dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah,
masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam
mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara
teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara.
4. Menurunkan angka kematian anak
·
Target untuk 2015 adalah mengurangi dua
per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.
Mengurangi hingga dua pertiga-nya ,
tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun
Situasi Saat Ini
Di Indonesia, dari setiap 1.000
kelahiran, 40 diantaranya akan mennggal sebelum mereka berusia 5tahun.
Statistik ini dikenal dengan Angka kematian Balita (AKB). AKB Indonesia saat
ini adalah yang tertinggi diantara Negara ASEAN lain. Meskipuns demikian,
Indonesia sebenarnya telah mencapai tujuan keempat MDG. Hal yang menjadi
pekerjaan kita sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak Indonesia mendapatkan
hak konstitusional mereka. UU no 23 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa
setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan keamanan
sosial menurut kebutuhan fisik, psikis dan sosial mereka. Sepertiga kematian
bayi di Indonesia terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran, 80% diantaranya
terjadi pada minggu pertama. Penyebab utama kematian adalah infeksi pernafasan
akut, komplikasi kelahiran dan diare. Selain penyebab utama, beberapa penyakit
menular seperti infeksi radang selaput otak (meningitis), typhus dan
encephalitis juga cukup sering menjadi penyebab kematian bayi.
Tindak Lanjut
Program Nasional Anak Indonesia
menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting.
Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan
yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor
swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini
berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita.
Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas
terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG
adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih,
sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif
mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.
5. Meningkatkan kesehatan ibu
·
Target untuk 2015 adalah Mengurangi dua
per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di
Indonesia
Situasi Saat Ini
Resiko kematian ibu karena propses
melahirkan di Indonesia adalah 1 kematian dalam setiap 65 kelahiran. Setiap
tahun diperkirakan terjadi 20.000 kematian ibu karena komplikasi sewaktu melahirkan
dan selama kehamilan. Tingkat Kematian Ibu dihitung berdasarkan jumlah kematian
setiap 100.000 kelahiran. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah
haemorrhage, eclampsia yang menyebabkan tekanan darah tinggi sewaktu kehamilan,
komplikasi karena aborsi, infeksi dan komplikasi sewaktu melahirkan. Meskipun
Indonesia belum memiliki sistem pendataan yang baik untuk mendapatkan infromasi
mengenai AKI, para ahli memperkirakan bahwa AKI pada tahun 1992 di Indonesia
adalah 425 Lebih dari satu dekade kemudian, angkanya berubah menjadi 307 per
100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan laju ini, diperlukan usaha yang jauh lebih
besar untuk mecapai Target MDG ke 5. Selain itu, perhatian khusus harus
diberikan kepada daerah miskin, terutama di bagian timur Indonesia, dimana
banyak daerah masih memiliki tingkat kematian ibu tertinggi di Indonesia, dan
juga karena daerah tersebut memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.
Tindak Lanjut
Yang sangat diperlukan oleh Ibu adalah
peningkatan akses terhadap pelayana kesehatan berualitas untuk ibu dan anak,
terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan
kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan
terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga
mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan
dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk
meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan
sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data
dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan
masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan
kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat
dicapai secara lebih efektif dan efisien.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit
menular lainnya
·
Target untuk 2015 adalah menghentikan
dan memulai pencegahan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.
- Menghentikan dan mulai menurunkan
kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
- Menghentikan dan menurunkan
kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.
Situasi Saat Ini
AIDS (Acquired Immunodeficiency
Syndrome) adalah penyakit yang disebabkan oleh HIV (the Human Immunodeficiency
Virus) . HIV dapat merusak siste kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi,
sehingga dapat menyebabkan kematian bagi penderitanya. Pengobatan dengan Anti
Retro Viral (ARV)dapat mennghambat perkembangan penyakit AIDS dan oleh karena
itu meningkatkan kondisi tubu penderitanya. Tetapi obat ini tidak dapat
menyembuhkan HIV, karena balum ditemukan obat untuk HIV dan AIDS. HIV
disebarkan melalui kontak seksua dan melalui darah yang sudah terinfeksi. Sejak
pertama kali ditemukan pada tahun 2007, jumlah penderitanya terus meningkat.
Hingga Maret 2007 hampir 8.988 kasus AIDS dan 5.640 kasus HIV dilaporkan.
Menurut beberapa ahli, jumlah ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan
penderita yang ada. Kalompok masyarakat yang paling beresiko untuk terinfeksi
penyakit ini adalah Pekerja seks komersial dan pelanggannya, serta pengguna
narkoba suntik. Selain itu, kesadaran dan pengetahuanyang benar mengenai HIV
dan AIDS juga masih merupakan persoalan besar di Indonesia. Lebih dari
sepertiga perempuan dan seperlima laki-laki belum pernah mendengar sama sekali
mengenai HIV/AIDS. Apabila kecenderunganseperti ini tidak berubah, diperkirakan
lebih dari 1 juta masyarakat Indonesia akan terinfeksi pada 2010. Penyakit lain
yang juga menjadi perhatian MDG 6 adalah Malaria dan Tubeculosis (TBC). Setiap
tahun diperkirakan terdapat 18 juta kasus Malaria dan lebih dari 520 ribu kasus
TBC.
Tindak Lanjut
Upaya pemerintah untuk memerangi
HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Pemnanggulangan AIDS (KPA), sebuah
badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian
informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat
dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari
tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti
bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya
peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk
ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan
penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek
seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll
Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk
memerangi Malaria dan TBC.
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
·
Mengintegrasikan prinsip-prinsip
pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap negara dan program serta
mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.
·
Pada tahun 2015 mendatang diharapkan
mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak memiliki akses air minum yang
sehat.
·
Pada tahun 2020 mendatang diharapkan
dapat mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya
100 juta orang yang tinggal di daerah kumuh.
Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan
program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilang
- Mengurangi
hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses
terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
- Meningkatkan
secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.
Situasi Saat Ini
Antara tahun 1985 dan 1997, laju deforestasi di Kalimantan, Maluku, Papua,
ulawesi dan Sumatra adalah 1.8 juta hektar per tahun. Ancaman utama tehadap
hutan hujan Indonesia adalah pembalakan liar di kawasan hutan lindung. Di era
desentralisasi dan otonomi daerah, lebih banyak hutan yang dikeploitasi,
pembalakan liar semakin menjadi-jadi dan batas kawasan lindung sudah tidak
diperdulikan lagi. Panyebab utamanya adalah lemahnya supresmasi hukum dan
kurangnya pengertian dan pengetahuan mengenai ptujuan pembangunan jangka
panjang dan perlindungna biosphere.
* Air – Kualitas air yang sampai ke masyarakat dan didistribusikan oleh
PDAM ternyata tidak memenuhi persyarat air minum aman yang dikeluarkan oleh
Departemen Kesehatan. Hal ini utamanya disebabkan oleh kualitas jaringan
disribusi dan perawatan yang kemudian menyebabkan terjadinya kontaminasi.
* Sanitasi – Berdasarkan data terahir yang tersedia, akses masyrakat secara
umum terhadap fasilitas sanitasi adalah 68%. Akan tetapi, tampaknya sanitasi
tidak menjadi prioritas utama pembangunan, baik di tingkat nasional, regional,
badan legislative maupun sektor swasta. Hal ini tampat dari relatif kecilnya
anggaran yang disediakan untuk sanitasi.
Tindak Lanjut
Akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan
merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu
memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah
perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap
lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan
kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan
dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada.
Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah,
pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat.
Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses
terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh
Indonesia.
8. Mengembangkan kemitraan global untuk
pembangunan
·
Mengembangkan lebih jauh lagi
perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka
dan tidak ada diskriminasi. Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik,
pembangungan dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan
internasional.
·
Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus
negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara
terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan
-kuota untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin
yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan
pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan.
·
Secara komprehensif mengusahakan persetujuan
mengenai masalah utang negara-negara berkembang.
·
Menghadapi secara komprehensif dengan
negara berkembang dengan masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan
internasional untuk membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panjang.
·
Mengembangkan usaha produktif yang layak
dijalankan untuk kaum muda.
·
Dalam kerja sama dengan pihak
"pharmaceutical", menyediakan akses obat penting yang terjangkau
dalam negara berkembang
·
Dalam kerjasama dengan pihak swasta,
membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-teknologi baru, terutama
teknologi informasi dan komunikasi.\
Tujuan kedelapan berisikan aksi yang
harus dilakukan oleh Negara maju kepada negara berkembang untuk mencapai Tujuan
1-7 MDG. Konsensus Monterrey – yang merupakan hasil dari Konferensi
Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002 – dipandang
sebagai unsure kunci Tujuan 8. Konsensus tersebut berintikan kebebasan
perdagangan, aliran dana swasta, utang, mobilisasi sumberdaya domestic dan
hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang
kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting,
terutama di sector kesehatan.
Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia
Setiap negara yang berkomitmen dan
menandatangani perjanjian diharapkan membuat laporan MDGs.
Pemerintah Indonesia melaksanakannya dibawah koordinasi Bappenas dibantu dengan Kelompok Kerja PBB
dan telah menyelesaikan laporan MDG pertamanya yang ditulis
dalam bahasa Indonesia dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan
rasa kepemilikan pemerintah Indonesia atas laporan tersebut. Tujuan Tujuan
Pembangunan Milenium ini menjabarkan upaya awal pemerintah untuk menginventarisasi
situasi pembangunan manusia yang terkait dengan pencapaian tujuan MDGs,
mengukur, dan menganalisa kemajuan seiring dengan upaya menjadikan
pencapaian-pencapaian ini menjadi kenyataan, sekaligus mengidenifikasi dan
meninjau kembali kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah yang
dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Dengan tujuan utama mengurangi
jumlah orang dengan pendapatan dibawah upah minimum regional antara tahun 1990
dan 2015, Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia berada dalam jalur untuk
mencapai tujuan tersebut. Namun, pencapaiannya lintas provinsi tidak seimbang]
Kini MDGs telah menjadi
referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan
seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga
pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun pemerintah memiliki komitmen
untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama
dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta, dan lembaga
donor. Pencapaian MDGs di Indonesia akan dijadikan dasar untuk
perjanjian kerjasama dan implementasinya di masa depan. Hal ini termasuk
kampanye untuk perjanjian tukar guling hutang untuk negara berkembang sejalan
dengan Deklarasi Jakarta mengenai MDGs di daerah Asia dan
Pasifik.
Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia
merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena
pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang
yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan,
kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan
pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008,
beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015
dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015)
rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran
utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa
upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan
gagal mencapai tujuan MDGs.
Menurut Direktur Eksekutif International
NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Don K Marut Pemerintah Indonesia perlu menggalang solidaritas
negara-negara Selatan untuk mendesak negara-negara Utara meningkatkan bantuan
pembangunan bukan utang, tanpa syarat dan berkualitas minimal 0,7 persen dan
menolak ODA (official development assistance) yang tidak bermanfaat untuk
Indonesia [5]. Menanggapi pendapat tentang
kemungkinan Indonesia gagal mencapai tujuan MDGs apabila beban
mengatasi kemiskinan dan mencapai tujuan pencapaian MDG pada tahun 2015 serta
beban pembayaran utang diambil dari APBN pada tahun 2009-2015, Sekretaris Utama
Menneg PPN/Kepala Bappenas Syahrial Loetan berpendapat apabila bisa dibuktikan
MDGs tidak tercapai di 2015, sebagian utang bisa dikonversi untuk bantu itu.
Pada tahun 2010 hingga 2012 pemerintah dapat mengajukan renegosiasi utang.
Beberapa negara maju telah berjanji dalam konsesus pembiayaan (monetary
consensus) untuk memberikan bantuan. Hasil kesepakatan yang didapat adalah
untuk negara maju menyisihkan sekitar 0,7 persen dari GDP mereka untuk membantu
negara miskin atau negara yang pencapaiannya masih di bawah. Namun konsensus
ini belum dipenuhi banyak negara, hanya sekitar 5-6 negara yang memenuhi sebagian
besar ada di Skandinavia atau Belanda yang sudah sampai 0,7 persen.
http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium
http://kesehatanlingkungan-indonesia.blogspot.com/2013/04/target-mdgs-indonesia.html
http://reyhansyahar.blogspot.com/2013/05/millennium-development-goals-mdgs-dan_8263.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar